Mengintip Revisi Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Diklaim Ramah ASN

Sahabat Sangkolan, Berikut ini adalah informasi terbaru terkait Mengintip Revisi Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Diklaim Ramah ASN.

Disaat sedang proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2023, ada kabar gembira nih dari gedung DPR RI.

Revisi Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) akhirnya dibahas pada rapat kerja pengambilan keputusan tingkat I antara pemerintah dengan DPR.

Mengintip Revisi Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Diklaim Ramah ASN

Salah satu yang dibahas adalah soal nasib PPPK kedepan.

"Transformasi rekrutmen dan jabatan ASN dirancang untuk menjawab organisasi yang harus lincah dan kolaboratif,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas pada Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Pemerintah dalam rangka Pengambilan Keputusan Tingkat I atas RUU ASN, Selasa 26 September 2023.

UU ini akan memberikan ruang rekrutmen ASN lebih fleksibel. Selama ini, rekrutmen pegawai baru harus menunggu satu tahun sekali. Sementara tenaga yang pensiun, resign, atau meninggal bisa terjadi kapan saja. Masalah itu memaksa daerah merekrut tenaga honorer yang menjadi polemik di kemudian hari.

Dikutip dari draf RUU ASN tersebut, setidaknya terdiri 15 bab dan 76 pasal.

Isinya terdiri dari 7 klaster agenda transformasi ASN, yakni:

1. Transformasi rekrutmen dan jabatan ASN

2. Kemudahan mobilitas talenta nasional

3. Percepatan pengembangan kompetensi

4. Penyempurnaan penataan tenaga honorer

5. Reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN

6. Digitalisasi manajemen ASN

7. Penguatan budaya kinerja dan citra institusi.

halaman selanjutnya; Revisi UU Ramah ASN

Revisi UU Ramah ASN

Selain itu, terdapat pokok-pokok pengaturan yang terdapat di dalam perubahan undang-undang ini, yakni adalah:

1. Penguatan pengawasan Sistem Merit;

2. Penetapan kebutuhan PNS dan PPPK;

3. Kesejahteraan PNS dan PPPK;

4. Penataan tenaga honorer; dan

5. Digitalisasi manajemen ASN termasuk di dalamnya transformasi komponen manajemen ASN.

RUU ASN akan mengatur salah satunya mengenai tidak adanya perbedaan hak dan kewajiban antara PPPK dengan PNS.

Disebutkan bahwa pegawai ASN baik PNS maupun PPPK berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa material maupun non-material.

Lalu apa saja kesejahteraan yang akan didapat PPPK dan PNS?

Kesejahteraan yang akan ada dalam RUU ASN tersebut diantaranya penghargaan dan pengakuan yang akan diterima oleh PNS maupun PPPK.

Penghargaan dan pengakuan yang dimaksud adalah PPPK dan PNS akan mendapat penghargaan tunjangan dan fasilitas, jaminan sosial, lingkungan kerja, pengembangan diri, juga bantuan hukum.

halaman selanjutnya : Manajemen PNS dan PPPK

Manajemen PNS dan PPPK

Tidak hanya itu, dalam RUU ASN nantinya tidak akan ada pembedaan antara manajemen PNS dengan PPPK.

Hal tersebut dikarenakan manajemen PNS dan PPPK akan digabung menjadi manajemen ASN.

Bahkan disebutkan bahwa PPPK dan PNS akan sama-sama mendapat jaminan pensiun.

Dalam rapat kerja dengan DPR RI tersebut, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan bahwa telah didengarkan pandangan mini dari seluruh fraksi yang ada terkait RUU ASN.

"Kita setujui RUU ini menjadi keputusan di tingkat I dan kemudian disampaikan ke rapat paripurna untuk diteruskan pengambilan keputusan pada tingkat II," ujar Doli.

Doli juga menuturkan bahwa Komisi II DPR RI sepakat untuk mengawal sungguh-sungguh terkait RUU perubahan atas UU ASN, termasuk terhadap penyelesaian tenaga non-ASN (honorer).xxx

Demikian artikel terbaru kami mengenai Mengintip Revisi Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Diklaim Ramah ASN, Semoga Bermanfaat.

Artikel sudah tayang di portalsulut dengan judul Ada Kabar Gembira untuk Pelamar PPPK 2023 dari Pemerintah dan DPR RI.

Gabung Grup Guru Berbagi 

WA : https://bit.ly/3NeVa0Z 

Tele : https://bit.ly/3AYIXWZ